Email address and contacts
PT Perkebunan Nusantara II didirikan tanggal 11 Maret1996, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, didirikan sesuai Akta No. 35 dibuat dihadapan Harun Kamil, SH Notaris Jakarta, Perseroan didirikan atas dasar S K Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/KMK.061/116 tanggal 11 Maret 1996 tentang Penempatan Modal pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero). Anggaran dasar perseroan telah disyahkan dan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8330.HT.01.01 TH.96, tanggal 8 Agustus 1996. Anggaran Dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sesuai Akta No. 33 tanggal 13 Agustus 2008. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II tentang penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 dibuat dihadapan N.M Dipo Nusantara Pua Upa Notaris di Jakarta, Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusan No. AHU.69248.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan surat KMK RI No 468/KMK.06/2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III tanggal 1 Oktober 2014. Sebagai anak perusahaan Holding BUMN Perkebunan adalah PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Dengan terbentuknya Holding Perkebunan maka Anggaran Dasar perseroan telah mengalami perubahan sesuai Akta No. 24 tanggal 23 Oktober 2014 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II tentang Perubahan Anggaran Dasar dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10527.40.20.2014 tanggal 04 Nopember 2014 .
501
Indonesia
